Sektor Pariwisata merupakan sector yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Darah. Untuk memperbesar pendapatan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat mmberikan sumbangan dalam kegiatan ekonomi.
Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiarab yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sector pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik (Spillane, 1994:14). Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah disektor kepariwisataan, bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pendaparan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan serah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia. Serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempereratr persahabatan anatar bangsa.
Kepariwisataan memiliki arti yang sangat luas, dan bukan hanya sekesar bepergian saja, namun juga berkaitan dengan perusahaan jasa dan sarana pariwisata serta perusahaan objek dan daya tarik wisata, interaksi sosial anatara wisatawan dengan penduduk setempat. Karna itu pariwisata dapat dipandang sebagai suatu lembaga dengan jutaan interaksi, kebudayaan dengan sejarahnya, kumpulan pengetahuan dan jutaan orang yang merasa dirinya sebagai bagian dari kelembagaan ini, sehingga pariwisata sebagai konsep dapat dipandang dari berbagai perspektif yang berbeda.
Dalam upaya menjadikan sector pariwisata sebagai andalan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus merencanakan suatu strategi, yaitu suatu usaha atau kegiatan untuk meningkatkan pengeluaran wisatawan yang berkunjung dan memperlama mereka tinggal. Strategi tersebut dibarengi dengan penambahan dan peningkatan berbagai fasilitas yang mendukung kepariwisataan. Berdasarkan tulisan diatas, maka cenderung terdapat pengaruh jumlah jumlah tamu yang menginap dan jumlah restoran/rumah makan terhadap pajak hotel dan restoran, serta pengaruh pendapatan retribusi objek wisata, pendapatan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pada kepariwisataan terdapat interaksi anatara kepariwisataan, sector, sctor ekonomi dan lingkungannya dalam konteks suatu wilayah. Kenaikan pendapatan sector pariwisata akan meberi manfaat baik ekonomi regional. Adanya wisatawan yang dating ke suatu daerah dapat menimbulkan multiflier effect sehingga cenderung membantu menaikkan PDRB daerah tersebut.
Seorang wisatawan mengadakan perjalanan wisata karena didorong oleh berbagai motif tercermin dalam berbagai macam jenis pariwisata. Bagi daerah sangat perlu mempelajari motif ini karena berhubungan dengan failitas yang perlu disiapkan dan program-program promosinya. Untuk menggalakkan pembangunan ekonomi dengan fasilitas yang perlu disipakna dan program-program promosinya. Untuk menggalakkan pembangunan ekonomi dengan suatu pertumbuhan yang berimbang. Sektor pariwisata juga dapat memegang peranan yang menentukan dan dapat seagai katalisator untuk meningkatkan pembangunan sector-sektor lain secara bertahap. Majunya industri pariwisata sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang dating dan adanya pertumbuhan ekonomi yang berimbang. Karena itu tidak hanya ada perusahaan yang dapat menyediakan kamar untuk menginap. Restoran dan rumah makan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman, industri kerajinan untuk menyediakan cinderamata, pramuwisata sebagai pemandu wisata, akan tetapi perlu diperlukan juga prasarana dan sarana yang memadai sebagai infrastruktur yang dapat menunjang sector pariwisata.
Aspek lain yang dianggap penting dalam kebijakan ekonomi aadalah pembangunan daerah secara regional melalui kegiatan kepariwisataan terutama dalam menghadapi timbulnya urbanisasi yang menimbulkan banyak masalha sosial dan ekonomi perkotaan. Para ahli ekonomi menyimpulkan bahwa pariwisata bisa ditinjau dari sesuatu yang dapat memberikan kenikmatan kepada pendatang dan kesejahteraan bagi penduduk sekitarnya, namun demikian nilai yang dikehendaki dalam kepariwisataan bukan hanya bentuk inventaris prasarana dan sarana suatu proyek serta biaya untuk keperluan impor berupa valuta Asing. Tapi juga yang bersifat non Moneter. Kombinasi kenaikan pendapatan nyata dan tambahan waktu liburan tidak pasti secara otomatis menaikkan pengeluaran untuk Pariwisata. Kenaikan tersebut ditentukan leh preferensi individual dan tujuan waktu libur.
Pariwisata mempunyai elastisitas yang positif, yaitu yang permintaaannya yang kenaikannya secra profsional lebih besar daripada knaikan tingkat pendapatan tidak hanya tergantung pada sisi permintaann saja, factor penawaran juga memainkan peranan yang sangat penting dalam memasarkan produk wisatanyta. Dalam konteks pariwisata senbagai industri, Pendit (1994:19) telah memperkenalkan beberapa istilah seperti industri of the in\visible export (industri eksport tidak nyata), Hospital industri (industri ramah tamah), atau service industri (industri jasa playanan). Menurut Prajogo (1974:44-4 a5) Pariwisata sebagai industri mempunyai bebrapa sifat khusus yang membedakanyya dengan industri lain.
Sifat khusus tersebut adalah produk wisata mempunyai cirri bahwa ia tidak dapat dipindahkan, dalam pariwisata industri dan konsumsi terjadi pada saat yang sama; langgangan tidak dapat mencicipi, mengtahui atau menguji produk itu sebelumnya, yang dapat dilihat hanya brosur-brosur, gambar-gambar; dari segi usaha, produk wisata merupakan usaha yang mengandung resiko besar, industri pariwisata memerlukan modal yang besar, sedangkan permintaan sangat peka terhadap perusahan situasi ekonomi, politik, sikap masyarakat, kesenangan wisatawan dan sebagainya. Dan pmikiran tersebut dapat dikatakan bahwa pariwisata merupakan industri yang mmiliki hanya bentuk serta tidak dapat dipindahkan dan tidak harus punya langganan.
Kemajuan pariwisata sebagai industri menurut sebenarnya ditunjang olh bermacam-macam usaha yang perlu dikelola secara terpadu dan baik, diantaranya adalah : promoi, transportasi, kemudahan keimigrasian atau birokrasi, akomodasi, pemandu wisata, yang cakap, penawasaran barang dan jasa dengan mutu terjamin dan harga yang wajar, pengisian waktu dengan atraksi-atraksi yang menarik, serta kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup.
Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menghidupi dirinya sendiri dengan mengadakan penglolaan terhadap potensi yang dimiliki, untuk itu usaha untuk mendapatkan sumber dana yang tpat merupakan suatu keharusan. Terobosan-terobosan baru dalam memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah harus dilakukan, salah satunya adalah sector pariwisata.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adal;ah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan peningkatannya. Sementara itu, dalam rangka penyelenggaraan otonom di daerah, pemerintah kabupaten di Sumatera Barat menjadikan Nagari sebagai basis pembangunan. Hal ini tercermin dalam agenda Pembangunan Sumatera Barat menjadikan Nagari sebagai basis pembangunan. Hal ini tercermin dalam Agenda Pembangunan Sumatera Barat tahun 2006-2010. dalam arti kata, dulunya pemerintahan terendah di Sumatera Barat hanya sebagai objek pembanguan. Paradigma ini sudah sepatutnya ditinggalkan dan beralih tidak saja sebagai objek namun juga sebagai subjek pembangunan. Pemerintah nagari turt dilibatkan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembangunan, terutama di sector pariwisata.
Dalam hal pengembangan pariwisata di Propinsi Sumatera Barat, nagari dapat dijadikan basis pengembangan bagi pmerintah kabupaten di Sumatera Barat, dapat saja mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah nagari dalam penggalian potensi dan pengelolaan pariwisata. Sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan terendah di Sumatera Barat, nagari memiliki sumber-sumber kekayaan yang belum terkelola secara optimal, baik yang bersifat alami seperti pemandangan alam, flora dan fauna, keadaan air, bentuk tanah, sumber daya mineral, hutan, iklim sepertikesejukan, kenyamanan, matahari bersinar, cuaca cerah, keadaan panas, dingin, kering, hujan. Termasuk didalamnya keadaan topografi yang berbeda menambah keindahan pemandangan alam seperti daratan tinggi, daratan rendah, lembah, pegunungan, pantai yang landai dan berpasir (hitam atau putih) danau, air terjun dan laut.
Guna menunjang kelangsungan penyelenggaraan otonomi di Nagari sudah sepatutnya adanya sharing Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari nagari, dimana selama ini dipungut dari pemerintah daerah, dikembalikan lagi untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat nagari. Adapun prosentasenya diatur kemudian anatara pemerintah Kabupaten dengan pemerintah nagari dengan mempertimbangkan win-win solution. Dalam mewujudkan pengembangan pariwisata berbasis nagari, pemerintah daerah dapat menuyiapkan segala sesuatunya dimulai dari pendataan objek wisata nagari yang memiliki niali jual; duduk satu meja dengan forum wali nagari guna membahas formulasi dan implementasi kebijakannya terutama dalam pembahasan investasi dan pembagian hasil; perencanaan aksi, operasional, pengawasan dan evaluasi.
Pengelolaan di sector kepariwisataan sebagai suatu usaha tentunya memerlukan modal yang besar terutama dalam pembenahan objek wisata, penyediaan fasilitas umum, transportasi, biro perjalanan, hotel restoran, cenderamata (Souvenir Shop) dan atraksi wisata. Pemerintah daerah bisa saja berembuk dengan masyarakat nagari baik yang berada di nagari maupun diperantauan untuk terlihat menginvestasikan dananya untuk pengembangan nagari. Kadangkala pengembangan wisata tidak saja mlibatkan satu nagari, maka diperlukan adanya kerjasama antar nagari dengan menghimpun seluruh potensi sumber daya manusia yang ada. Penghimpunann sumber daya manusia ini tidak dapat dipaksakan, kalau tidak memungkinkan dapat ditempuh dengan melibatkan pihak ketiga, asalkan masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan.
Kenyataan dilapangan dapat kita lihat bahwa penglolaan objek wisata masih setengah hati. Sumatera Barat kaya dengan potensi alamnya yang indah dan tidak kalah dengan propinsi lainnya. Kkurangan disana sini menjadi perbincangan kalangan wisatawan local maupun mancanegara, terutama dalam penyerdiaan fasilitas penunjang pariwisata yang belum mmuaskan. Sebagaimana usaha yang bergerak dibidang jasa, standar kepuasan dan kenyamanan konsumen dalam hal ini wisatawan, harus menjadi perhatian utama pmerintah daerah. Dalam aplikasi dilapangan selama ini tidak jelas siapa sesungguhnya yang mengelola lokasi-lokasi pariwisata. Kadangkala pada pintu masuk lokasi pariwisata dijumpai aparat pemerintah daerah kabupatn dengan segala atribut yang dimiliki disertai karci tanda masuk. Pada lokasi lain djumpai tenaga wisata yang memungut karcis masuk atas nama orang yang memiliki tanah ulayat dengan penyediaan fasilitas wisata ala kadarnya.
Dengan fenomena seperti itu sulit bagi kita mengembangkan sector pariwisata menjadi andalan pemasukan daerah. Kecuali penyelenggaraan wisata yang sudah terprogram berdasarkan kalender wisata yang tekah dijadwalkan. Dapat terselenggara dengan baik dan mndatangkan pmasukan bagi daerah dan masyarakat. Hanya sekedar itu, habis kegiatan tersebut, ditunggu lagi untuk tahun berikutnya. Tentu tidak seperti ini pengelolaan pariwisata yang kita harapkan. Kegiatan wisata pada masing objek wisata hendaknya dapat berlangsung sebagai kegiatan rutinitas bagi masyarakat disekitarnya. Bagi daerah dan masyarakatnya yang ada dinagari-nagari dapat menjadikan sector pariwisata sebagai lapangan kerja dan mata pencarian sehari-hari.
Adapun manfaat dari pengembangan pariwisata dengan nagari sebagai basis pengembangannya adalah mnambah pemasukan dan pendapatan, baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakat nagai. Penambahan ini nantinya bisa dilihat dari pningkatan pendapatan dari kgiatan usaha yang dilakukan masyarakat, berupa penginapan, restoran dan rumah makan, pramuwisata, biro perjalanan, dan penyediaan cenderamata. Bagi daerah sendiri kegiatan usaha tersebut merupakan potensi dalam menggali Pendapatan Asli Daerah dan nagari, sehingga perekonomian daerah dan nagari dapat ditingkatkan ; membuka kesempatan kerja, industri pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga banyak membuka kesempatan kerja bagi masyuarakat, merangsang pertumbuhan kebudayaan asli, serta menunjang gerak pembangunan daerah.
Disamping itu, secara tidak langsung pariwisata juga menciptakan efek konsumsi rumah tangga. Kegiatan berproduksi yang ditimbulkan oleh Tourism demand dan derived investment demand guna menciptakan kesempatan kerja yang produktif yang memberikan pendapatan pada pekerja dan rumah tangga. Pada gilirannya pekerja dan anggota rumah tangga penerima pendapatan akan membelanjakan untuk membeli barang dan jasa yang diberikan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ikut pula memperbesar pasar, yang akan mendorong pningkatan produksi dan akhirnya mningkatkan pendapatan daerah.
Bagi pemerintah daerah upaya pengelolaan pendapatan diektor pariwisata perlu upaya optimal dengan turut melibatkan pemerintah dan masyarakat nagari dalam mempersiapkan penyelenggaraan otonomi nagari yang kuat dan mampu mandiri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar